Aksi Mogok Dokter, Antara Hak dan Etika Profesi

b Sebagai pekerja di sektor formal, dokter juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh institusi tempat mereka mengabdi.

Namun tidak seperti tenaga kerja di sektor lainnya, misalnya buruh, yang bisa leluasa melakukan aksi mogok mana kala hak normatifnya tidak terpenuhi, dokter, sebagai suatu profesi yang berkait erat dengan keselamatan manusia, tidak mudah menjalankan aksi seperti buruh, karena dibatasi oleh kode etik.

Kejadian di Bengkulu, awal Oktober ini, bisa dijadikan pelajaran berharga bagi kalangan pekerja medis ketika hendak memperjuangkan hak-hak normatif mereka.

Sebagaimana dilansir jpnn.com, aksi mogok dokter RSUD M Yunus Bengkulu, berakibat satu pasien gagal ginjal meninggal dunia karena tak ditangani, Kamis (1/10) lalu. Para tenaga medis itu mogok, menuntut pembayaran uang lembur.

Wakil Direktur Pelayanan RSMY, dr. Zulki Maulub, didampingi juru bicara Aprianto, mengakui ada kesalah-pahaman mengenai aturan sistem lembur di Rumah Sakit tersebut.

’Memang dari beberapa tuntutan (aksi mogok dokter) itu ada yang belum bisa dibayarkan. Yakni uang lembur yang mereka tuntut sewaktu piket sore-malam. Padahal itu masih menjadi jam kerja mereka yang tidak masuk di pagi hari. Karena hasil konsultasi dengan BPKP, bahwa uang lembur itu bisa dibayarkan jika memang sudah tidak masuk jam kerja wajib,’’ ujar Zulki dan Aprianto.

Bukannya mendapat simpati, aksi mogok dokter ini justru mendapat kecaman, karena dianggap menelantarkan pasien hingga meninggal.

Tak kurang dari anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Sefti Yuslinah, menyayangkan aksi tersebut. Menurut dia, meski aksi mogok dokter wajar saja dilakukan untuk menuntut haknya. Namun sangat tidak diharapkan.

“Aksi tersebut memang tidak kita harapkan, apalagi pelayanan masyarakat yang ingin berobat ke UGD merupakan pasien dalam kondisi gawat atau kritis. Sehingga perlu penanganan secara cepat dari tenaga medis,” ujar dia seperti dikutip bengkuluexpress.com (2/10)

Tidak ada pelanggaran kode etik

Kecaman juga datang datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bengkulu. Ketua IDI Bengkulu dr Hamzah menilai aksi para dokter RSUD M Yunus Bengkulu menggelar aksi mogok di IGD sangat fatal sebab dalam bentuk apapun dokter di Instalasi Gawat Daruwat tidak boleh tidak melayani pasien.

Hamzah menilai aksi yang dilakukan para dokter tersebut layak diberi sanksi.

‘’Sanksinya kalau memang melanggar sumpah dan kode etik bisa izin prakteknya direkomendasikan untuk dicabut sampai tiga bulan. Tergantung dengan tingkat pelanggarannya. Mengenai dokter menuntut hak, saya rasa itu sah-sah saja. Sudah kewajiban manajemen RSMY harus memenuhi tuntutan tersebut selagi itu memang haknya dokter dan tak menabrak aturan. Saya lihat semua ini terjadi karena tidak ada sosialisasi dan miskomunikasi.” kata dia, sebagaimana dikutip sumatraexpress, (4/10) lalu.

Namun, dalam investigasinya, IDI Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa kasus tersebut tidak ditemukan indikasi pelanggaran kode etik.

Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), AKBP dr. Yalta Hasanudin, Sp An secara teknis menjelaskan tidak terjadi keterlantaran ataupun kelalaian yang dilakukan oleh tim medis, karena telah diberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur yang maksimal.

“Kesimpulan dari hasil investigasi kami, bahwa memang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Pasien datang, ditangani, diconsult-kan, ditempatkan di tempat yang selayaknya, dilakukan tindakan terapi yang maksimal. Jadi di sini kami simpulkan bahwa tidak ada pelanggaran etika,” jelas dr. Yalta dalam laporan yang dilansir bengkuluexpress itu.