Kronologi Aksi Mahasiswa yang Berujung Drop Out terhadap 22 Mahasiswa UP’45 Yogyakarta

Aksi mahasiswa UP’45 berujung drop out

Sejumlah 22 mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang melakukan atas protes pemilihan rektor dikeluarkan (drop out).

Berawal dari kejanggalan proses terpilihnya rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (UP 45), Ir. Bambang Irjanto, MBA, mahasiswa menuntut dilakukannya transparansi proses dan pertanggungjawaban atas pemilihan rektor tersebut.

Melalui wadah organisasi kemahasiswaan seperti : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Perhimpunan Mahasiswa (PM) seluruh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), mahasiswa terus mempertanyakan proses pemilihan rektor, akan tetapi tidak memperoleh jawaban sebagaimana yang diharapkan.

Selang waktu kemudian, Rektor merespon dengan mengundang perwakilan pengurus organisasi mahasiswa untuk menghadiri sarasehan, yang didalamnya terdapat pemberitahuan telah dipilihnya rektor baru.

Dalam pertemuan tersebut mahasiswa kembali mempertanyakan proses pemilihan rektor terpilih, akan tetapi pihak rektorat memilih menutup informasi, sehingga mahasiswa yang kecewa memutuskan menolak rektor terpilih.

Tanggal 11 April 2017, mahasiswa melakukan aksi damai di kampus yang salah satu tuntutannya meminta pihak universitas melakukan pemilihan ulang rektor secara transparan. Hingga beberapa hari kemudian, aspirasi itu tetap tidak didengar.

Langkah selanjutnya, mahasiswa melakukan audiensi dengan Koordinator Kopertis Wilayah V, Bambang,  yang dihadiri oleh Ketua Yayasan UP’45, Muhammad Hidayat, dan Rektor terpilih. Dialog tidak membuahkan hasil, pihak kopertis mengembalikan permasalahan ke internal Universitas. Setelah pertemuan dengan kopertis, mahasiswa meminta dialog kepada Yayasan dan rektor terpilih, tetapi kedua pihak tersebut enggan memenuhinya.

Tanggal 2 Mei 2017, mahasiswa kembali melakukan aksi damai dengan tuntutan sama, yaitu meminta proses pemilihan rektor diulang. Pada saat itu, secara mengejutkan, rektor terpilih hadir di tengah-tengah aksi, namun tidak menyampaikan komentar apapun dan bersikap acuh tak acuh dalam mendengarkan aspirasi mahasiswa.

Tanggal 26 Mei 2017, sebanyak 22 mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi damai di halaman kampus, tiba-tiba mendapat Surat Peringatan (SP) 1, 2, 3, sekaligus surat pemberitahuan drop out dalam satu surat secara bersamaan dan disertai surat pernyataan untuk berhenti berorganisasi.

Selain itu rektor juga mengeluarkan surat edaran No. 069/J.10/Yyn/UP/V/2017 yang berisi larangan bagi semua mahasiswa agar tidak lagi mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Menyikapi hal tersebut, mahasiswa melakukan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditemui oleh ketuanya, Budi Masturi, bahwa telah terjadi pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh rektor terpilih terkait terbitnya surat peringatan 1, 2, 3 serta pemberitahuan Drop Out terhadap 22 mahasiswa dan surat edaran mengenai larangan bagi seluruh mahasiswa untuk berorganiasi di kampus.

Berdasarkan laporan tersebut, ORI melakukan mediasi antara mahasiswa dan perwakilan yayasan yang saat itu di hadiri langsung oleh ketua yayasan Univ. Proklamasi’45, Muhammad Hidayat (Ucok), Pembina Yayasan, Osama dengan harapan permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai.

Mediasi menghasilkan  beberapa kesepakan antara 22 mahasiswa  dengan Pihak Yayasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rektor sepakat tidak memberlakukan Drop Out terhadap 22 mahasiswa yang kemudian dituangkan dalam berita acara. Pun, mahasiswa membuat surat pernyataan akan mengedepankan jalur dialog dalam menyikapi dinamika persoalan di kampus UP’45. Surat pernyataan tersebut telah diserahkan tanggal 19 juni 2017 kepada rektor melalui kuasa hukumnya.

Tanggal 6 Juli 2017, kuasa hukum rektor UP’ 45 secara tiba-tiba kembali mengeluarkan surat edaran yang berisi bahwa ke-22 mahasiswa tetap di drop out dengan alasan surat peryataan yang diberikan mahasiswa tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Berikutnya, berdasarkan itikad baik, mahasiswa kembali membuat surat pernyataan kedua untuk menyesuaikan dengan keingingan rektorat dan meminta pertanggungjawaban atas pernyataan di depan ORI untuk tidak akan memberlakukan drop out.

Akan tetapi tanpa alasan yang jelas, rektor kembali menolak surat mahasiswa yang kedua dan tetap memberlakukan Drop Out kepada 22 mahasiswa dengan mengeluarkan surat edaran baru No. 499/J.10/UP/VII/2017 yang ditujukan kepada seluruh pimpinan unit fakultas dan kepala Biro UP’45 yang pada pokoknya mempertegas status akademik dan pemberhentian ke-22 mahasiswa yang terlibat aksi.

Tidak cukup sampai disitu rektor kembali mengeluarkan surat pemberitahuan No. 512/J.10/UP/VII/2017 yang pada pokoknya memuat instruksi kepada seluruh dosen untuk membatalkan hak-hak akademik mahasiswa, seperti memberi nilai dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya.

Bahwa tindakan rektor terpilih dalam menyikapi aksi damai mahasiswa dengan mengelurkan SP 1, 2, 3, serta surat pemberitahuan Drop Out kepada 22 mahasiswa secara bersamaan sesungguhnya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya BAB IV Pasal 12 Butir 2, tentang STATUTA Unversitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

Terlebih lagi setelah upaya mediasi sudah dilakukan dan permintaan rektorat sudah dipenuhi oleh mahasiswa, seharusnya Drop Out  tidak  terjadi.

Kondisi pendidikan di UP 45 adalah satu dari sekian banyaknya peristiwa betapa aspirasi mahasiswa sering sekali ditanggapi secara represif oleh pihak kampus.

Selain itu, mahasiswa merasa dirugikan dengan opini  yang mendiskreditkan aksi mahasiswa, bertentangan dengan peraturan kampus, seperti pengerusakan fasilitas kampus tanpa melihat masalah pokok yang disampaikan mahasiswa melalui aksi-aksinya.

Berdasarkan kronologi kejadian di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, maka Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Yogyakarta menyatakan sikap:

  1. Menolak segala bentuk tindakan kesewenang-wenangan rektorat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta terhadap aksi mahasiswa
  2. Menuntut rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta untuk mencabut surat drop out ke-22 mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang dikeluarkan secara inkonstitusional.
  3. Menolak segala bentuk pengekangan aspirasi mahasiswa.
  4. Menolak segala bentuk tindak represif yang dilakukan pihak aparat keamanan terhadap aksi-aksi mahasiswa.
  5. Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawal dan memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan di Indonesia.

 

DPC GMNI Yogyakarta

Ttd,

Julio Hutabarat, Ketua