Pasal 48 revisi UU Pilkada adalah Keadilan Berdemokrasi Calon Independen

Jakarta – Revisi Undang-Undang Pilkada menyisakan perdebatan perihal syarat pencalonan untuk bagi bakal calon kepala daerah jalur perseorangan (Independen).

Polemik muncul dalam memahami pasal Pasal 48 UU tersebut. Pasal tersebut mengisyaratkan untuk memverifikasi dukungan calon independen dengan melakukan sensus dengan menemui para pemilik KTP yang mendukung pasangan tersebut.

Sensus verifikasi tersebut dilakukan dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Verifikasi administrasi ini adalah mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Banyak perdebatan yang muncul usai aturan ini disahkan dioleh para wakil rakyat itu. karena sebagian dari mereka menganggap ini menyulitkan para bakal calon independen.

Namun demikian, kegelisahan bakal calon independen ini terlalu berlebihan karena UU itu juga mengatur mengenai perihal apabila para pendukung bakal calon independen tersebut tidak ada ketika ditemui petugas. UU itu juga memuat aturan bahwa terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

Aturan ini seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi, karena pada prinsipnya aturan ini meminimalisir kemungkinan kecurangan yang dilakukan bakal calon independen dalam memperoleh dukungan KTP.

Dengan kemudahan dan kecanggihan saat ini sangatlah gampang untuk dapat mengetahui NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat bahkan untuk menduplikasi fotokopi  KTP. ditambah lagi bakal calon indepeden tersebut adalah petahana, tentu tidaklah sulit untuk mengakses data tersebut jika dirinya memang ingin berbuat culas dari awal.

Munculnya aturan ini adalah sebuah semangat untuk mewujudkan Demokrasi yang sesuai dengan azasnya yaitu jujur dan adil. Azas jujur dan adil adalah sebuah keharusan untuk melahirkan pemimpin yang amanah nantinya.