Pelemahan Peran Warga Oleh PT Angkasa Pura Dilokasi Rencana NYIA

pelemahan-peran-warga-oleh-pt-angkasa-pura-dilokasi-rencana-nyiaberdikarinews-com

vpelemahan-peran-wargpelemahan-peran-warga-oleh-pt-angkasa-pura-dilokasi-rencana-nyiaberdikarinews-coma-oleh-pt-angkasa-pura-dilokasi-rencana-nyiaberdikarinews-compelemahan-peran-warga-oleh-pt-angkasa-pura-dilokasi-rencana-nyiaberdikarinews-com

Berdikarinews.com, YOGYAKARTA– Pelemahan peran warga senantiasa dilakukan PT. Angkasa Pura selaku penyelenggara layanan transportasi udara. Rekayasa opini rakyat kali ini diawali dengan adanya pengumuman Rencana Studi AMDAL di surat kabar tanggal 31 Oktober 2016 lalu. Pengumuman tersebut hanya memberikan tenggat 10 (sepuluh) hari untuk menerima ‘saran, masukan, dan tanggapan’. Tidak dirinci apa yang akan dilakukan PT. Angkasa Pura setelah rakyat memberi saran, masukan, dan tanggapan.

Wahana Tri Tunggal (WTT) adalah organisasi rakyat yang terdiri dari penduduk 7 (tujuh) desa terdampak, yakni Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Jangkaran, Desa Sindutan, dan Desa Kebon Rejo di Kecamatan Temon dan Desa Karangwuni di Kecamatan Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta. Hari ini, 10 November 2016, diadakan Konsultasi Publik di Balai Desa Temon, persis di hari terakhir penerimaan ‘saran, masukan, dan tanggapan’ untuk Rencana Studi AMDAL Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Konsultasi Publik tidak mengundang penduduk dari 7 (tujuh) desa terdampak dan Wahana Tri Tunggal. Sehingga Wahana Tri Tunggal menyelenggarakan aksi di depan Balai Desa dan menduduki acara Konsultasi Publik.

Pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan PT. Angkasa Pura untuk memuluskan pembangunan terus bertambah. Jangan lupa, PT. Angkasa Pura telah melakukan:

(1) Pembebasan Lahan sebelum AMDAL terbit,

(2) Penyebaran proposal penanaman modal untuk Kota Bandara/Airport City untuk lahan produktif dan permukiman di atas tanah hak milik penduduk, dan

(3) Penggiringan opini rakyat di luar wilayah terdampak dengan pengadaan Izin Penetapan Lokasi sebelum AMDAL terbit, dan

(4) Penggiringan opini publik tentang kebutuhan bandar udara baru, padahal menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta dan Bandar Udara akan dikembangkan sebagai kesatuan sistem transportasi udara, dan

(5) Diam saja atau mungkin sekali terlibat dalam tindak kekerasan fisik saat rakyat maju melawan ketidakadilan.

“Sebagai rakyat yang dijadikan alasan pembangunan atas nama kepentingan umum, khususnya sebagai pengguna sarana transportasi udara, kami menolak semua kegiatan kasat mata maupun terselubung PT. Angkasa Pura untuk membangun New Yogyakarta International Airport (NYIA),” ujar salah satu anggota organisasi rakyat.

Iming-iming penjualan tanah dan relokasi ke lahan produktif lain terbukti tidak ada. Rakyat yang terlanjur dibuai janji PT. Angkasa Pura dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkatung-katung menunggu pembayaran. Sedangkan rakyat petani yang makmur hanya dijanjikan jadi serapan tenaga kerja sebagai Cleaning Service ataupun Security